Sigit Pamungkas

Oleh: Sigit Pamungkas

Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM

Dimuat di Kompas, 13 Mei 2009

Pemilu 2009 merupakan pemilu ketiga di era reformasi. Dalam dua kali pemilu sebelumnya, yaitu pemilu 1999 dan 2004, pemilu berlangsung dengan sangat baik. Keberhasilan dua kali penyelenggaraan pemilu tersebut menjadikan Indonesia telah berhasil melalui fase kritisnya. Arus balik atau stagnasi transisi demokratisasi tidak terjadi. Read the rest of this entry »

Oleh: Sigit Pamungkas, Dosen Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM

dimuat di Kompas,13 November 2009

Institusi kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman merupakan pilar penting yang akan menentukan wajah keadilan. Dapat dikatakan, seandainya seluruh institusi negara rusak, selama ketiga institusi tersebut masih berada dalam jalur yang tepat maka keadilan masih akan didapatkan. Pijar keadilan masih bisa bersinar terang. Read the rest of this entry »

Oleh: Sigit Pamungkas

Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM

Pernah dimuat di Kompas, 13 Agustus 2009

Meniti jalan demokrasi bukan sebuah perjalanan yang mudah. Keliru menapakkan langkah mengakibatkan perjalanan menuju demokrasi tidak segera sampai, atau bahkan tidak akan pernah sampai sama sekali.

Faktor-faktor objektif seperti konflik sipil, radikalisasi daerah, kemiskinan dan ketimpangan yang akut  terkadang menjadi sebab sulitnya menggapai demokrasi. Faktor-faktor subjektif seperti libido kekuasaan yang membuncah dan agresifitas modal juga tidak jarang mengambil peran besar bagi gagalnya meniti jalan demokrasi.

Read the rest of this entry »

Oleh: Sigit Pamungkas

Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM

Pernah dimuat di Kompas, Kompas,7 Agustus 2008

Korupsi yang terjadi di berbagai institusi publik hampir selalu melibatkan para politikus. Kategori korupsinya termasuk skala besar.

Sedikit sekali korupsi berskala besar tanpa menyertakan politisi. Terkuaknya anggota Komisi IX DPR yang menerima dana Bank Indonesia sebesar Rp 21,6 miliar membuktikannya.

Selain itu, terkuaknya berbagai kasus korupsi juga menyiratkan, korupsi bukan sebuah patologi dari bekerjanya sistem politik normal. Korupsi sepertinya bukan penyakit yang harus dilawan, dilumpuhkan, atau dimatikan keberadaannya. Korupsi justru terlihat sebagai metode bekerja dari sistem politik (Lay, 2006).

Read the rest of this entry »

Oleh: Sigit Pamungkas

Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM

Pernah dimuat di Kompas, 19 Januari 2009

Penetapan calon jadi anggota DPR/DPRD dari sistem nomor urut bersyarat telah diubah Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi sistem suara terbanyak. Putusan itu problematik karena batas-batas kewenangan MK dengan partai dalam membentuk sistem pemilu menjadi kabur.

Secara tidak langsung putusan itu telah ‘mengubah’ sistem pemilu yang dari berbasis partai menjadi ‘berbasis individu’. Selain itu, putusan MK yang bersandar pada argumen kedaulatan rakyat tersebut juga telah mereduksi makna kedaulatan rakyat sekedar bersifat kuantitatif, yaitu mayoritas suara.

Read the rest of this entry »

Oleh: Sigit Pamungkas

Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM

Pernah dimuat di Kompas, 18 Juli 2008

Mahkamah Konstitusi membatalkan keotomatisan partai-partai yang tak lolos electoral threshold, tetapi mendapat kursi di DPR. Mereka dapat ikut Pemilu 2009.

Ada sembilan partai masuk kategori ini, yaitu PKPB, PKPI, PNI-Marhaenisme, PPDI, PPDK, PP, PS, PBR, dan PBB. Keputusan ini membuat KPU dalam posisi dilematis. KPU dihadapkan pada dua pilihan, �KPU harus menindaklanjuti keputusan MK atau mengabaikannya.

Read the rest of this entry »