Oleh: Sigit Pamungkas
Dosen Jurusan Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM
Sebanyak 38 partai politik peserta pemilu 2009 di tingkat nasional akan memperebutkan sekitar 171 juta pemilih. Seberapa besar peluang partai-partai itu akan mendapatkan dukungan pemilih menjadi sebuah pertanyaan besar? Apakah partai-partai papan atas mampu mempertahankan posisinya? Apakah partai-partai menengah mampu meningkatkan perolehan suaranya? Dan apakah partai-partai ‘gurem’ dan pendatang baru mampu masuk dalam konstelasi politik kepartaian kontemporer?
Survei Kompas yang dilakukan pada 20 Februari-3 Maret 2009 memperlihatkan beberapa temuan menarik.[2] Pertama, terkait dengan parliamentary threshold (PT). Pertama, kemungkinan hanya akan ada 5 (lima) partai yang pasti lolos PT, yaitu PD (16,9), PDIP (12,3%), PG (11,3%), PKS (4,7%), P3 (3,1%). Kedua, ada satu partai yang memiliki peluang untuk lolos PT, yaitu Gerindra (2,4%).
Kedua, terkait dengan partai-partai medioker. Pertama, PD mengalami lompatan yang luar biasa karena menjadi partai papan atas, bahkan partai teratas dalam perolehan suara mengalahkan PDIP dan Golkar. Kedua, PAN dan PKB harus menerima nasib keluar dari konstelasi politik nasional karena tidak mampu menembus PT. Perolehan suara PAN diprediksi hanya 2,3% dan PKB anya 2%. Angka tersebut tidak mencapai PT 2,5% sebagai syarat penyertaan partai dalam pengitungan perolehan kursi ditingkat nasional.
Ketiga, terkait dengan partai papan atas terlihat perolehan PDIP dan PG akan mengalami kemerosotan suara. Pada pemilu 2004, PDIP mendapat suara 18,53% dan PG mendapat 21,58%. Pada pemilu 2009 PG dan PDIP kemungkinan akan dikalahkan oleh PD.
Meskipun demikian, temuan survei Kompas tersebut dapat porak-poranda dengan masih tingginya non-decided voter (NDV). Dalam survei kompas tersebut terdapat NDV sebanyak 39,5% yang meliputi pemilih yang menyatakan tidak tahun 22,5% dan tidak menjawab 17%.
Terlepas dari akurasi dan presisi survei tersebut kita dapat memperoleh gambaran bahwasanya perilaku pemilih sangat dinamis. Dinamika itu sepertinya akan kembali melahirkan kejutan-kejutan seperti dalam pemilu-pemilu sebelumnya di era reformasi. Pada pemilu 1999 terdapat kejutan munculnya PDIP sebagai pemenang pemilu dan ambruknya suara PG. Perolehan suara PDIP adalah 33,7%, angka itu adalah prestasi partai nasionalis yang belum pernah ada dalam sejarah pemilu di Indonesia. Bahkan prestasi PDIP dalam pemilu 1999 diperkirakan tidak akan pernah terulang lagi dalam pemilu-pemilu berikutnya. Pada saat bersamaan, dalam pemilu 1999 perolehan suara PG hanya mencapai 22,4%, jauh dari perolehan PG selama pemilu-pemilu Orba yang selalu diatas 60%. Kejutan lain dalam pemilu 1999 adalah munculnya PAN dan PKB dalam konstelasi kepartaian di Indonesia.
Pada pemilu 2004 juga terdapat kejutan. Pertama, suara PDIP melorot menjadi 18,53%. Kedua, perolehan suara PG stabil bahkan menjadi partai dengan perolehan suara terbanyak. Ketiga, munculnya partai gurem dan partai baru sebagai partai medioker. PKS dalam pemilu 1999 merupakan partai gurem dengan perolehan suara 1,4%, pada pemilu 2004 menjadi 7, 34%. Sementara itu, PD merupakan partai yang baru didirikan dalam pemilu 2004 tanpa basis sosial yang jelas tetapi mampu meraup suara 7,45%. Suatu jumlah setara dengan PAN dan PKB padahal kedua partai itu memiliki basis sosal yang sangat jelas.
Bagaimana dengan pemilu 2009? Seperti telah dinyatakan diatas, mendasarkan pada survei Kompas tersebut tampaknya kejutan-kejutan yang muncul pada pemilu-pemilu sebelumnya akan muncul kembali dalam pemilu 2009 ini. Bagaimana kejutan-kejutan itu bisa muncul dan dipahami?
Dalam memahami konstelasi politik dalam demokrasi elektoral adalah mengetahui bagaimana perilaku politik dari pemilih (voting behaviour/VB). Dengan mengatahui VB maka akan dapat dikatahui bagaimana kemungkinan pergeseran dan distribusi suara yang akan muncul dalam pemilu.
VB di Indonesia dapat dirumuskan dalam sejumlah postulat hukum. Setidaknya ada 7 (tujuh) postulat hukum perilaku pemilih di Indonesia. Hukum-hukum perilaku pemilih di Indonesia dapat dirumuskan sebagai berikut:
- Warna aliran dari sebuah partai politik mempengaruhi perilaku pemilih. Aliran politik di Indonesia untuk saat ini dapat dipilah dalam tiga kategori aliran, yaitu sekuler, moderat, dan agama. Perilaku pemilih akan ditentukan oleh persepsi diri mereka dalam kluster aliran tersebut dan bagaimana mereka mempersepsikan ideologi partai politik yang ada. Apabila pemilih mempersepsikan dirinya dalam kluster aliran sekuler maka pilihan politiknya akan jatuh pada partai yang berada pada kluster sekuler, dan sebagainya. Pemilih yang berada dalam suatu kluster aliran tertentu sangat kecil kemungkinannya untuk memilih partai diluar kluster dimana ia berada.
- Partai dengan spektrum ideologi ekstrim tidak akan mendapatkan dukungan pemilih dalam jumlah yang signifikan. Secara linier spektrum ideologi berada dalam kutub fundamentalis sekuler dan fundamentalis agama. Mereka yang berada dalam kedua kutub ekstrim tersebut tidak akan mendapatkan dukungan dari pemilih. Pemilih pada dua kutub ekstrim tersebut adalah minoritas. Partai yang mendeklarasikan dirinya dalam posisi ini akan terlikuidasi dengan sendirinya.
- Partai dengan spektrum ideologi tengah atau moderat mendapatkan dukungan yang besar dari pemilih. Hukum ketiga ini merupakan anti tesis hukum kedua dari perilaku pemilih di Indonesia. Partai-partai dengan ideologi moderat memiliki modal dasar untuk mendapatkan dukungan besar dari pemilih. Untuk mengaktualkan potensi itu partai-partai tengah/moderat hanya perlu memoles organisasinya untuk dapat dikenal publik secara luas.
- Sirkulasi suara pemilih hanya berputar dalam lingkup spektrum ideologi yang sama. Kalau terjadi suara yang berpindah (swing voter) maka perpindahan suara pemilih tidak akan melintasi klaster ideologi yang ada. Peningkatan perolehan suara sebuah partai hanya akan mengurangi perolehan suara partai lain dalam kluster yang sama. Dengan kata lain, naik-turun perolehan suara partai adalah proses menambah dan mengurangi perolehan suara partai dalam kluster yang sama. Kanibalisme terjadi diantara partai-partai dalam kluster ideologi yang sama. Kanibalisme tidak terjadi melintasi kluster-kluster ideologi.
- Perilaku pemilih yang melintas batas kluster ideologi dapat terjadi pada suara pemilih protes (protest voter). Pemilih protes merupakan bentuk ekpresi politik dalam situasi yang tidak normal. Pemilih protes ini muncul diantaranya akibat dari konflik internal partai maupun perlakuan tidak adil penguasa terhadap sebuah partai politik tertentu. Perilaku pemilih menyeberangi lintas batas kluster ideologi sebagai pelampiasan atas situasi tersebut.
- Ketokohan partai mampu mendongkrak perolehan suara partai. Ketokohan partai adalah magnet partai. Perilaku pemilih dapat berubah terkait dengan eksistensi pemimpin dan kepemimpinan partai. Apabila di dalam partai terdapat tokoh yang berwibawa dan disegani maka pemilih akan cenderung memilih partai dengan ketokohan partai yang jelas. Apabila partai politik tidak memiliki tokoh sentral maka daya magnetik partai akan berkurang.
- Penistaan terhadap seorang tokoh atau partai akan melahirkan simpati pemilih untuk memberikan suara kepada tokoh atau partai tersebut. Partai-partai dengan tokoh yang dinistakan oleh lawan politik akan mendapatkan simpati pemilih. Sebaliknya, partai atau tokoh yang agresif atau menistakan lawan politiknya atau tidak santun dengan lawan politiknya cenderung akan dijauhi pemilih.
Berdasarkan hukum-hukum perilaku pemilih tersebut, bagiamanakah konstelasi kepartaian dalam pemilu 2009 ini?****
[1] Makalah disampaikan dalam seminar yang diselenggarakan oleh Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, Rabu, 7 April 2009
[2] Lihat Kompas, Senin, 30 Maret 2009. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka terhadap 3000 responden di 33 provinsi dengan metode acak bertingkat, tingkat kepercayaan 95%, dan sampling error +/- 1,8%.
Leave a Reply